Cara Memenuhi Persyaratan CDAKB Sesuai Ketentuan Kemenkes

IZIN ALAT KESEHATAN·Februari 12, 2026

Cara Memenuhi Persyaratan CDAKB Sesuai Ketentuan Kemenkes – Cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes menjadi topik penting bagi perusahaan distributor alat kesehatan yang ingin menjalankan operasional secara legal, aman, dan profesional. CDAKB atau Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik adalah standar resmi dari Kementerian Kesehatan yang mengatur bagaimana alat kesehatan disimpan, didistribusikan, ditelusuri, hingga dikendalikan mutunya. Standar ini tidak hanya menyangkut kepatuhan administratif, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan pasien, perlindungan konsumen, dan kredibilitas perusahaan di mata regulator.

Dalam praktiknya, pemenuhan CDAKB menuntut kesiapan sistem yang terintegrasi, mulai dari manajemen gudang hingga dokumentasi distribusi. Banyak pelaku usaha yang gagal memenuhi standar karena menganggap CDAKB hanya sebatas dokumen, padahal implementasi lapangan menjadi penilaian utama saat audit.

Persyaratan utama yang harus diperhatikan meliputi:

• Sistem manajemen mutu yang terdokumentasi
• Fasilitas penyimpanan sesuai standar
• Personel kompeten dan terlatih
• Sistem pencatatan dan penelusuran produk
• Prosedur penanganan keluhan dan penarikan produk

PERMATAMAS memahami bahwa proses memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes sering kali terasa kompleks bagi pelaku usaha, terutama bagi perusahaan baru yang belum memiliki pengalaman audit. Pendampingan yang tepat dapat membantu perusahaan mempersiapkan dokumen, sistem, serta implementasi operasional agar sesuai regulasi. Dengan pendekatan yang sistematis, kepatuhan terhadap CDAKB bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis alat kesehatan.

Sistem Manajemen Mutu dalam Standar CDAKB

Sistem manajemen mutu merupakan fondasi utama dalam cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes. Tanpa sistem mutu yang terdokumentasi dengan baik, perusahaan akan kesulitan membuktikan bahwa setiap proses distribusi berjalan sesuai prosedur. Sistem ini mencakup kebijakan mutu, SOP distribusi, pengendalian dokumen, hingga audit internal. Dalam konteks ini, banyak perusahaan memanfaatkan dukungan profesional seperti Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan untuk memastikan struktur sistem sudah sesuai standar audit.

Penerapan sistem manajemen mutu menuntut konsistensi operasional di seluruh lini perusahaan. Setiap aktivitas harus memiliki prosedur tertulis yang dipahami oleh karyawan.

Elemen penting yang wajib ada antara lain:

• SOP penerimaan dan pengiriman barang
• Pengendalian dokumen dan arsip
• Program pelatihan karyawan
• Audit internal berkala
• Tindakan korektif dan pencegahan

PERMATAMAS menekankan bahwa sistem mutu bukan sekadar formalitas, melainkan alat kendali operasional. Dengan sistem yang kuat, perusahaan lebih mudah menghadapi inspeksi regulator dan menjaga kualitas distribusi alat kesehatan. Pendampingan melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan membantu perusahaan membangun struktur mutu yang siap diaudit dan berkelanjutan.

Standar Gudang dan Pengelolaan Distribusi

Gudang menjadi titik krusial dalam cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes karena berkaitan langsung dengan mutu produk. Fasilitas penyimpanan harus mampu menjaga kondisi alat kesehatan sesuai spesifikasi produsen. Faktor suhu, kelembapan, kebersihan, dan keamanan menjadi indikator utama dalam penilaian audit. Banyak perusahaan gagal karena gudang belum memenuhi standar teknis yang diwajibkan regulator, sehingga peran Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan sering dibutuhkan untuk evaluasi awal.

Pengelolaan distribusi juga harus menjamin ketertelusuran produk dari gudang hingga pengguna akhir. Sistem pencatatan wajib mampu menunjukkan riwayat pergerakan barang secara detail.

Persyaratan teknis gudang umumnya mencakup:

• Area penyimpanan terpisah sesuai kategori produk
• Sistem monitoring suhu dan kelembapan
• Pengendalian hama dan kebersihan
• Sistem keamanan dan akses terbatas
• Prosedur karantina produk rusak

PERMATAMAS membantu perusahaan melakukan penyesuaian fasilitas agar memenuhi standar CDAKB secara praktis dan efisien. Melalui pendampingan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, perusahaan dapat memastikan gudang dan sistem distribusi siap menghadapi audit resmi dari Kemenkes.

Audit, Dokumentasi, dan Kepatuhan Regulasi

Audit menjadi tahap penentu dalam cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes. Regulator akan menilai kesesuaian antara dokumen dan praktik lapangan. Banyak perusahaan memiliki dokumen lengkap tetapi gagal saat audit karena implementasi tidak konsisten. Oleh karena itu, dokumentasi harus hidup dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Konsultan atau Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan sering berperan penting dalam simulasi audit sebelum pemeriksaan resmi.

Dokumentasi yang baik mempermudah perusahaan menunjukkan kepatuhan regulasi. Seluruh aktivitas distribusi harus tercatat rapi dan mudah ditelusuri.

Elemen dokumentasi penting meliputi:

• Catatan distribusi produk
• Laporan audit internal
• Rekaman pelatihan karyawan
• Formulir keluhan pelanggan
• Dokumen tindakan korektif

PERMATAMAS mempersiapkan perusahaan menghadapi audit dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari evaluasi dokumen hingga simulasi inspeksi. Pendampingan profesional melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan membantu memastikan setiap aspek kepatuhan terpenuhi, sehingga perusahaan lebih percaya diri menjalani proses sertifikasi CDAKB dan menjaga reputasi bisnis alat kesehatan secara berkelanjutan.

Pelatihan Personel dan Kompetensi SDM

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes. Regulasi menuntut agar setiap personel yang terlibat dalam distribusi alat kesehatan memiliki kompetensi yang terukur, pelatihan rutin, serta pemahaman mendalam terhadap SOP perusahaan. Tanpa SDM yang kompeten, sistem yang sudah baik sekalipun berpotensi gagal saat implementasi. Karena itu, banyak perusahaan menggandeng Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan untuk membantu menyusun program pelatihan yang sesuai standar audit.

Program pelatihan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus terdokumentasi dan terukur hasilnya. Regulator akan memeriksa apakah karyawan benar-benar memahami prosedur kerja.

Elemen pelatihan yang wajib disiapkan meliputi:

• Pelatihan CDAKB dasar untuk seluruh karyawan
• Pelatihan teknis gudang dan distribusi
• Pelatihan penanganan produk rusak
• Evaluasi kompetensi berkala
• Rekaman dokumentasi pelatihan

PERMATAMAS membantu perusahaan membangun sistem pelatihan yang terstruktur agar setiap personel siap menghadapi audit. Pendampingan profesional melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan memastikan perusahaan memiliki SDM yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu menjaga kualitas distribusi alat kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sistem Penelusuran dan Pengendalian Produk

Sistem penelusuran produk merupakan elemen vital dalam cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes. Setiap alat kesehatan harus dapat dilacak riwayatnya sejak diterima hingga didistribusikan ke pelanggan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin keamanan produk dan mempercepat proses penarikan jika terjadi masalah. Banyak perusahaan mengandalkan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan untuk merancang sistem pelacakan yang memenuhi standar regulator.

Penelusuran produk harus berbasis data yang akurat dan mudah diakses. Regulator akan mengevaluasi apakah perusahaan mampu menunjukkan alur distribusi secara rinci.

Sistem yang baik biasanya mencakup:

• Nomor batch dan kode identifikasi produk
• Catatan penerimaan dan pengiriman
• Sistem stok berbasis FIFO/FEFO
• Rekaman distribusi pelanggan
• Prosedur penarikan produk

PERMATAMAS memastikan perusahaan memiliki sistem pengendalian produk yang siap diuji saat audit. Dengan dukungan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, perusahaan dapat membangun sistem pelacakan yang transparan, efisien, dan sesuai standar CDAKB untuk menjaga kepercayaan regulator maupun pelanggan.

Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk

Setiap distributor wajib memiliki prosedur penanganan keluhan sebagai bagian dari cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes. Keluhan pelanggan harus dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara sistematis. Prosedur ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan pengguna alat kesehatan. Banyak pelaku usaha memanfaatkan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan untuk menyusun SOP keluhan yang sesuai standar audit.

Penarikan produk menjadi langkah lanjutan apabila ditemukan risiko terhadap keselamatan. Perusahaan harus mampu melakukan recall secara cepat dan terdokumentasi.

Elemen penting yang harus tersedia antara lain:

• Formulir pencatatan keluhan resmi
• Tim penanganan keluhan internal
• Analisis akar masalah
• Prosedur recall terstruktur
• Laporan tindak lanjut

PERMATAMAS mendampingi perusahaan membangun sistem respons keluhan yang profesional dan siap diaudit. Melalui layanan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, perusahaan dapat memastikan setiap insiden ditangani sesuai regulasi sehingga reputasi bisnis tetap terjaga dan kepatuhan CDAKB terpenuhi.

Persiapan Audit dan Sertifikasi CDAKB

Tahap akhir dalam cara memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes adalah kesiapan menghadapi audit sertifikasi. Audit bukan sekadar pemeriksaan dokumen, tetapi evaluasi menyeluruh terhadap praktik operasional. Banyak perusahaan gagal karena kurang persiapan teknis, sehingga menggunakan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan menjadi strategi yang umum dilakukan untuk simulasi audit.

Persiapan audit harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada celah ketidaksesuaian. Perusahaan perlu melakukan evaluasi internal sebelum audit resmi.

Langkah penting persiapan meliputi:

• Audit internal menyeluruh
• Simulasi wawancara personel
• Pemeriksaan dokumen operasional
• Evaluasi fasilitas gudang
• Perbaikan temuan audit

PERMATAMAS mempersiapkan perusahaan secara menyeluruh agar percaya diri menghadapi audit CDAKB. Dengan dukungan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, perusahaan dapat meminimalkan risiko temuan mayor dan mempercepat proses sertifikasi, sehingga operasional distribusi alat kesehatan berjalan legal, aman, dan berstandar nasional.

Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia

Memenuhi persyaratan CDAKB sesuai ketentuan Kemenkes bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi juga kesiapan sistem distribusi alat kesehatan secara menyeluruh. Banyak perusahaan gagal lolos audit karena kurang memahami standar operasional, manajemen gudang, hingga sistem pelacakan produk. Pendekatan profesional sangat diperlukan agar proses pemenuhan CDAKB berjalan sistematis, efisien, dan sesuai regulasi terbaru. Dengan dukungan konsultan yang berpengalaman, perusahaan dapat menghindari kesalahan fatal yang berpotensi menghambat izin edar.

Beberapa manfaat menggunakan pendamping profesional antara lain:

• Audit kesiapan fasilitas sebelum inspeksi resmi
• Penyusunan SOP sesuai standar CDAKB
• Pendampingan dokumentasi distribusi
• Simulasi audit Kemenkes
• Konsultasi berkelanjutan pasca sertifikasi

PERMATAMAS hadir sebagai mitra strategis bagi perusahaan alat kesehatan yang ingin memenuhi standar CDAKB secara menyeluruh. Dengan pengalaman dalam Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, tim profesional PERMATAMAS memberikan pendampingan dari tahap persiapan hingga sertifikasi terbit. Pendekatan berbasis kepatuhan regulasi memastikan setiap aspek distribusi memenuhi ketentuan Kemenkes. PERMATAMAS tidak hanya membantu memperoleh sertifikat, tetapi juga membangun sistem distribusi yang kuat, aman, dan siap bersaing di industri alat kesehatan nasional.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417
Website: www.izinalkes.com
PERMATAMAS — Spesialis Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes

FAQ – Cara Memenuhi Persyaratan CDAKB Sesuai Ketentuan Kemenkes

1. Apa itu CDAKB?

CDAKB adalah singkatan dari Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik, yaitu standar resmi Kemenkes untuk memastikan distribusi alat kesehatan aman, bermutu, dan dapat ditelusuri.

2. Siapa yang wajib memiliki sertifikat CDAKB?

Seluruh perusahaan distributor alat kesehatan yang ingin beroperasi secara legal di Indonesia wajib memenuhi dan memiliki sertifikasi CDAKB.

3. Apa tujuan utama penerapan CDAKB?

Tujuannya adalah menjamin mutu alat kesehatan selama penyimpanan dan distribusi serta melindungi keselamatan pengguna.

4. Apa saja persyaratan utama CDAKB?

Persyaratan meliputi sistem manajemen mutu, gudang sesuai standar, SDM kompeten, sistem penelusuran produk, serta prosedur keluhan dan penarikan produk.

5. Apakah gudang harus memenuhi standar khusus?

Ya. Gudang harus memiliki kontrol suhu, kebersihan, keamanan, dan sistem penyimpanan yang sesuai dengan jenis alat kesehatan.

6. Berapa lama proses sertifikasi CDAKB?

Durasi tergantung kesiapan perusahaan. Jika dokumen dan sistem sudah siap, proses bisa berjalan jauh lebih cepat.

7. Apakah perusahaan baru bisa langsung mengurus CDAKB?

Bisa. Namun perusahaan harus menyiapkan fasilitas, dokumen, dan sistem operasional sesuai ketentuan sebelum audit.

8. Apa risiko jika tidak memiliki CDAKB?

Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga penghentian operasional distribusi alat kesehatan.

9. Apakah audit CDAKB sulit?

Audit akan ketat jika perusahaan tidak siap. Dengan persiapan dan pendampingan yang tepat, audit dapat dilalui dengan lancar.

10. Apakah bisa menggunakan konsultan untuk pengurusan CDAKB?

Ya. Banyak perusahaan menggunakan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan agar proses lebih cepat, rapi, dan minim risiko penolakan.

CDAKB Adalah Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik: Panduan Lengkap

IZIN ALAT KESEHATAN·Februari 11, 2026

CDAKB Adalah Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik – CDAKB adalah singkatan dari Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik, sebuah standar resmi yang mengatur bagaimana alat kesehatan disimpan, didistribusikan, dan disalurkan agar tetap aman, bermutu, dan sesuai ketentuan hukum. Dalam industri alat kesehatan, proses distribusi tidak sekadar memindahkan barang dari gudang ke pengguna akhir. Setiap tahapan harus menjamin kualitas produk tetap terjaga, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga dokumentasi. Tanpa penerapan CDAKB, risiko kerusakan produk, ketidaksesuaian mutu, hingga pelanggaran regulasi dapat terjadi dan berdampak serius pada keselamatan pasien serta reputasi perusahaan.

Penerapan CDAKB menjadi kewajiban bagi perusahaan distributor alat kesehatan di Indonesia dan diawasi langsung oleh Kementerian Kesehatan. Standar ini dirancang untuk menciptakan sistem distribusi yang tertib, transparan, dan dapat ditelusuri. Dalam praktiknya, perusahaan harus memiliki prosedur operasional yang jelas, fasilitas memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Aspek penting dalam CDAKB meliputi:

• Sistem manajemen mutu yang terdokumentasi
• Pengendalian penyimpanan dan transportasi
• Pelacakan produk (traceability)
• Penanganan keluhan dan penarikan produk
• Audit internal dan evaluasi berkala

PERMATAMAS melihat bahwa kepatuhan terhadap CDAKB bukan hanya soal memenuhi regulasi, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang. Distributor yang menerapkan standar ini secara konsisten akan lebih dipercaya oleh mitra, rumah sakit, dan instansi kesehatan. Dengan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran alat kesehatan, perusahaan yang belum memahami CDAKB berisiko menghadapi sanksi administratif hingga penghentian operasional. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai CDAKB menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha yang ingin bertahan dan berkembang di industri alat kesehatan yang kompetitif.

Mengapa CDAKB Wajib untuk Distributor Alat Kesehatan

CDAKB wajib diterapkan karena alat kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Kesalahan dalam penyimpanan atau distribusi dapat menurunkan fungsi produk dan membahayakan pengguna. Pemerintah mewajibkan setiap distributor memiliki sertifikat CDAKB sebagai bukti bahwa sistem distribusi mereka memenuhi standar nasional. Tanpa sertifikasi ini, perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan distribusi secara legal. Inilah sebabnya banyak pelaku usaha mulai mencari dukungan profesional, termasuk melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi secara tepat.

Regulasi CDAKB menuntut perusahaan memiliki infrastruktur dan prosedur yang terukur. Tidak cukup hanya memiliki gudang, tetapi juga harus ada sistem kontrol suhu, pencatatan stok, serta dokumentasi yang rapi. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh otoritas, sehingga setiap pelanggaran dapat langsung terdeteksi.

Kewajiban utama distributor antara lain:

• Menyediakan gudang sesuai standar keamanan
• Memiliki penanggung jawab teknis yang kompeten
• Menyusun SOP distribusi tertulis
• Melakukan pelatihan karyawan secara rutin
• Menjaga dokumentasi distribusi yang dapat ditelusuri

PERMATAMAS menilai bahwa kepatuhan terhadap CDAKB membantu perusahaan membangun sistem distribusi yang profesional. Banyak distributor memanfaatkan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus memastikan kesiapan audit. Pendampingan yang tepat dapat mengurangi kesalahan administratif, memperjelas alur dokumen, dan meningkatkan peluang lolos verifikasi. Dengan sistem yang tertata, perusahaan tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga memiliki fondasi operasional yang kuat.

Proses Sertifikasi CDAKB dan Tahapan Audit

Sertifikasi CDAKB dilakukan melalui serangkaian tahapan yang ketat. Perusahaan harus mengajukan permohonan, menyiapkan dokumen, serta menjalani audit lapangan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aspek distribusi telah sesuai standar. Audit tidak hanya menilai dokumen, tetapi juga kondisi gudang, alur kerja, dan kompetensi personel. Banyak perusahaan memilih menggunakan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan agar setiap tahap dapat dipersiapkan secara sistematis dan minim risiko penolakan.

Tahapan sertifikasi biasanya mencakup evaluasi administrasi dan inspeksi fisik. Auditor akan memeriksa kesesuaian antara dokumen dan praktik di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan diberi waktu untuk melakukan perbaikan.

Proses utama dalam sertifikasi meliputi:

• Pengajuan dokumen persyaratan
• Pemeriksaan sistem manajemen mutu
• Audit fasilitas gudang
• Evaluasi kompetensi personel
• Tindak lanjut hasil audit

PERMATAMAS memahami bahwa proses audit sering menjadi tantangan terbesar bagi distributor baru. Pendampingan profesional melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan membantu perusahaan mempersiapkan audit dengan lebih percaya diri. Mulai dari penyusunan dokumen hingga simulasi audit, setiap langkah dirancang agar perusahaan siap memenuhi standar regulator. Dengan persiapan matang, sertifikasi CDAKB dapat diperoleh lebih cepat dan efisien.

Dampak Kepatuhan CDAKB bagi Bisnis Alat Kesehatan

Kepatuhan terhadap CDAKB membawa dampak positif yang signifikan bagi bisnis. Selain menghindari sanksi hukum, perusahaan juga mendapatkan kepercayaan pasar yang lebih tinggi. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan cenderung memilih distributor yang sudah bersertifikat karena dianggap lebih aman dan profesional. Dalam jangka panjang, penerapan standar ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kerugian akibat produk rusak atau tidak sesuai mutu. Dukungan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan sering menjadi faktor penting dalam membantu perusahaan mencapai standar tersebut.

Standar CDAKB mendorong perusahaan membangun sistem yang terstruktur dan berorientasi kualitas. Hal ini berdampak langsung pada kinerja bisnis dan reputasi perusahaan.

Manfaat nyata yang dirasakan distributor antara lain:

• Peningkatan kepercayaan pelanggan
• Pengurangan risiko pelanggaran hukum
• Efisiensi manajemen stok
• Kualitas produk yang lebih terjamin
• Reputasi perusahaan yang lebih kuat

PERMATAMAS menegaskan bahwa perusahaan yang memanfaatkan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap CDAKB bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi strategis. Dengan sistem distribusi yang tertib dan terstandarisasi, perusahaan dapat bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Inilah alasan mengapa pemahaman dan penerapan CDAKB menjadi fondasi penting dalam industri alat kesehatan modern.

CDAKB Adalah Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik: Panduan Lengkap

Kesalahan Umum yang Membuat Sertifikasi CDAKB Ditolak

Banyak perusahaan distributor alat kesehatan gagal memperoleh sertifikasi CDAKB karena melakukan kesalahan mendasar dalam persiapan. Penolakan biasanya bukan karena faktor teknis yang rumit, melainkan akibat ketidaksiapan dokumen dan sistem operasional. Auditor menilai kesesuaian antara prosedur tertulis dan praktik di lapangan. Jika perusahaan memiliki SOP yang baik namun tidak dijalankan, hal ini langsung menjadi temuan mayor. Oleh sebab itu, pemahaman menyeluruh mengenai standar CDAKB sangat penting sebelum mengajukan audit. Di sinilah peran pendamping profesional dan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan menjadi relevan untuk meminimalkan risiko kegagalan.

Beberapa kesalahan berulang sering ditemukan saat audit berlangsung. Banyak distributor belum membangun sistem manajemen mutu yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

Masalah umum yang sering terjadi antara lain:

• Dokumen SOP tidak sinkron dengan praktik gudang
• Tidak ada pencatatan suhu dan kondisi penyimpanan
• Personel tidak memahami prosedur distribusi
• Gudang tidak memenuhi standar keamanan
• Arsip distribusi tidak dapat ditelusuri

PERMATAMAS menekankan bahwa kegagalan audit biasanya bisa dicegah dengan persiapan yang matang. Pendampingan melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan membantu perusahaan melakukan audit internal sebelum pemeriksaan resmi. Dengan simulasi audit, perusahaan dapat mengetahui titik lemah dan segera melakukan perbaikan. Pendekatan preventif ini jauh lebih efektif dibanding memperbaiki kesalahan setelah penolakan terjadi.

Peran Sistem Manajemen Mutu dalam Standar CDAKB

Sistem manajemen mutu merupakan fondasi utama dalam penerapan CDAKB. Tanpa sistem yang terstruktur, perusahaan akan kesulitan menjaga konsistensi kualitas distribusi. Sistem ini mengatur seluruh alur kerja, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, pengiriman, hingga penanganan keluhan. Setiap aktivitas harus memiliki catatan yang dapat ditelusuri. Auditor CDAKB akan menilai apakah sistem tersebut berjalan secara nyata, bukan hanya tertulis di dokumen. Banyak distributor memanfaatkan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan untuk memastikan sistem manajemen mutu mereka memenuhi standar regulator.

Manajemen mutu yang baik menciptakan kontrol operasional yang ketat dan terukur. Perusahaan harus memiliki kebijakan kualitas yang jelas serta mekanisme evaluasi rutin.

Elemen penting dalam sistem ini meliputi:

• Prosedur operasional standar tertulis
• Dokumentasi distribusi yang lengkap
• Program pelatihan karyawan
• Audit internal berkala
• Tindakan korektif dan pencegahan

PERMATAMAS melihat bahwa sistem manajemen mutu bukan hanya alat kepatuhan, tetapi juga strategi efisiensi bisnis. Perusahaan yang didampingi melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan biasanya memiliki struktur operasional yang lebih rapi dan mudah diaudit. Dengan sistem yang solid, perusahaan mampu mengurangi kesalahan distribusi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga reputasi profesional di industri alat kesehatan.

Standar Gudang dan Pengendalian Distribusi Alat Kesehatan

Gudang menjadi titik krusial dalam rantai distribusi alat kesehatan. CDAKB mensyaratkan fasilitas penyimpanan yang mampu menjaga mutu produk sepanjang waktu. Faktor suhu, kelembapan, kebersihan, dan keamanan harus dikendalikan secara ketat. Produk alat kesehatan tidak boleh disimpan sembarangan karena berpotensi mengalami kerusakan atau kontaminasi. Pengendalian distribusi juga mencakup sistem pelacakan barang agar setiap pergerakan dapat ditelusuri. Banyak perusahaan menggunakan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan untuk memastikan gudang mereka memenuhi spesifikasi yang diwajibkan.

Standar gudang tidak hanya berbicara soal bangunan, tetapi juga sistem pengelolaannya. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar kualitas tetap terjaga.

Persyaratan utama gudang CDAKB meliputi:

• Sistem kontrol suhu dan kelembapan
• Area penyimpanan terpisah sesuai kategori produk
• Keamanan akses gudang
• Sistem pencatatan stok terintegrasi
• Prosedur penanganan produk rusak

PERMATAMAS menilai bahwa gudang yang memenuhi standar akan meningkatkan kepercayaan mitra bisnis. Pendampingan melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan membantu perusahaan merancang gudang sesuai regulasi sekaligus efisien secara operasional. Dengan fasilitas yang tertata, perusahaan dapat menjamin kualitas produk hingga sampai ke pengguna akhir.

Strategi Mempertahankan Kepatuhan CDAKB Secara Berkelanjutan

Mendapatkan sertifikat CDAKB bukan akhir dari proses, melainkan awal dari komitmen jangka panjang. Kepatuhan harus dipertahankan melalui evaluasi rutin dan peningkatan berkelanjutan. Banyak perusahaan gagal mempertahankan standar setelah sertifikasi karena menganggap audit sebagai formalitas semata. Padahal, regulator dapat melakukan inspeksi mendadak kapan saja. Strategi keberlanjutan memerlukan budaya perusahaan yang berorientasi kualitas. Dalam praktiknya, dukungan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan sering membantu perusahaan menjaga konsistensi standar.

Keberlanjutan kepatuhan bergantung pada sistem pengawasan internal yang aktif. Perusahaan harus memiliki mekanisme evaluasi yang berjalan secara disiplin.

Langkah strategis yang perlu diterapkan antara lain:

• Audit internal terjadwal
• Pelatihan karyawan berkelanjutan
• Pembaruan SOP sesuai regulasi terbaru
• Monitoring kinerja distribusi
• Dokumentasi evaluasi rutin

PERMATAMAS menegaskan bahwa kepatuhan berkelanjutan adalah investasi reputasi. Perusahaan yang terus didampingi melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan cenderung lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan audit ulang. Dengan budaya kualitas yang kuat, distributor alat kesehatan dapat tumbuh stabil, dipercaya pasar, dan memiliki daya saing tinggi di industri yang semakin ketat.

Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia

PERMATAMAS Indonesia adalah konsultan perizinan terpercaya yang berpengalaman dalam pengurusan sertifikasi dan legalitas alat kesehatan, termasuk pendampingan penuh proses CDAKB. Dengan tim berlatar belakang hukum dan pengalaman lebih dari 10 tahun, PERMATAMAS membantu distributor mempersiapkan dokumen, sistem manajemen mutu, kesiapan gudang, hingga simulasi audit agar proses sertifikasi berjalan lancar. Pendekatan yang digunakan bukan sekadar administratif, tetapi strategis untuk memastikan bisnis klien siap tumbuh secara jangka panjang.

Jika perusahaan Anda ingin memperoleh sertifikasi CDAKB tanpa hambatan, menggunakan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan dari PERMATAMAS adalah langkah tepat. Kami menyediakan pendampingan dari awal hingga terbit sertifikat, transparan, profesional, dan bergaransi. Konsultasikan kebutuhan izin alat kesehatan Anda sekarang juga bersama tim ahli PERMATAMAS dan bangun sistem distribusi yang patuh regulasi serta dipercaya pasar.

Konsultasi Gratis

FAQ – CDAKB Adalah Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik

1. Apa itu CDAKB dalam distribusi alat kesehatan?

CDAKB adalah singkatan dari Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik, yaitu standar resmi pemerintah untuk memastikan alat kesehatan didistribusikan secara aman, bermutu, dan dapat ditelusuri.

2. Siapa yang wajib memiliki sertifikat CDAKB?

Semua perusahaan distributor alat kesehatan yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki sertifikat CDAKB sebagai syarat legal menjalankan usaha.

3. Mengapa sertifikasi CDAKB penting bagi bisnis?

Sertifikasi CDAKB meningkatkan kepercayaan pasar, mencegah sanksi hukum, dan menjamin kualitas produk selama proses distribusi.

4. Apa saja aspek yang dinilai dalam audit CDAKB?

Auditor menilai sistem manajemen mutu, gudang penyimpanan, dokumentasi distribusi, kompetensi personel, dan pelacakan produk.

5. Berapa lama proses sertifikasi CDAKB?

Waktu sertifikasi bervariasi tergantung kesiapan dokumen dan fasilitas, biasanya beberapa minggu hingga beberapa bulan.

6. Apakah perusahaan kecil bisa lolos sertifikasi CDAKB?

Bisa. Skala perusahaan bukan penentu utama, yang terpenting adalah kepatuhan terhadap standar operasional.

7. Apa risiko jika distributor tidak memiliki CDAKB?

Risiko meliputi sanksi administratif, penghentian operasional, dan kehilangan kepercayaan pelanggan.

8. Bagaimana cara mempersiapkan audit CDAKB?

Perusahaan harus menyiapkan SOP tertulis, sistem gudang sesuai standar, pelatihan karyawan, dan dokumentasi lengkap.

9. Apakah CDAKB perlu diperbarui?

Ya. Sertifikat harus dipertahankan melalui audit berkala dan kepatuhan berkelanjutan terhadap regulasi terbaru.

10. Apakah bisa menggunakan konsultan untuk pengurusan CDAKB?

Bisa. Banyak distributor menggunakan jasa profesional agar proses sertifikasi lebih cepat dan minim kesalahan.

Masa Berlaku CDAKB KEMENKES

IZIN ALAT KESEHATAN·November 21, 2025November 24, 2025

Masa Berlaku CDAKB KEMENKES – Masa berlaku CDAKB Kemenkes merupakan salah satu informasi penting yang wajib dipahami oleh setiap pelaku usaha yang bergerak dalam distribusi alat kesehatan. Sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar keamanan dan mutu dalam proses penyimpanan, pengiriman, hingga pengelolaan alat kesehatan. Sertifikat ini tidak berlaku seumur hidup, sehingga perusahaan wajib menjaga kepatuhannya dan melakukan pembaruan sebelum masa berlakunya habis agar aktivitas distribusi tetap legal. Ketentuan masa berlaku ini membantu memastikan bahwa standar mutu distribusi tetap terjaga dan diawasi secara berkala oleh pemerintah.

Namun, di antara berbagai pertanyaan yang sering muncul, salah satu yang paling banyak ditanyakan oleh pelaku usaha adalah: masa berlaku CDAKB berapa lama? Artikel ini akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang masa berlaku CDAKB berapa lama, bagaimana proses perpanjangannya, serta kaitannya dengan layanan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia.

| baca juga : Apa Itu Alat Kesehatan

Apa Itu CDAKB kemenkes?

Sebelum membahas masa berlaku CDAKB kemenkes, penting untuk memahami apa itu CDAKB.
CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) adalah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi alat kesehatan dilakukan secara aman, terkendali, dan terdokumentasi. Standar ini mengatur bagaimana perusahaan distributor, pemasok, atau importir alat kesehatan harus mengelola penerimaan barang, penyimpanan, pengiriman, penanganan keluhan, hingga penarikan produk (recall). Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas alat kesehatan tetap terjamin sejak keluar dari pabrik hingga sampai ke pengguna akhir. Tidak jarang, sebelum mengurus CDAKB, pelaku usaha juga memulai proses legalitas awal melalui jasa pendirian PT/CV agar struktur usaha mereka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

CDAKB diperlukan karena alat kesehatan termasuk produk dengan risiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Tanpa standar yang jelas, kualitas produk dapat menurun, penyimpanan bisa tidak sesuai, atau distribusi berpotensi menimbulkan kesalahan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan memiliki sertifikat CDAKB, perusahaan membuktikan bahwa mereka telah memenuhi seluruh persyaratan mutu distribusi, sehingga dipercaya oleh fasilitas pelayanan kesehatan, mitra bisnis, hingga regulator. Dalam proses legalitas usahanya, banyak perusahaan juga menggunakan layanan jasa daftar merek untuk memastikan perlindungan identitas bisnis. Selain itu, CDAKB juga menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mendapatkan izin edar alat kesehatan dan menjalankan distribusi secara legal di Indonesia.

Oleh karena itu, memahami syarat CDAKB apa saja menjadi langkah penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi secara legal dan profesional di sektor alat kesehatan. Seluruh proses pemenuhan syarat CDAKB ini dapat dilakukan lebih mudah melalui Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia, yang berpengalaman dalam membantu perusahaan memperoleh sertifikasi resmi dari Kementerian Kesehatan.

| baca juga : Cara Cek Izin Edar Alat Kesehatan

Masa Berlaku CDAKB Berapa Lama?

Masa berlaku CDAKB Kemenkes pada umumnya adalah 5 tahun sejak tanggal diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah masa berlaku berakhir, perusahaan wajib melakukan perpanjangan (renewal) agar proses distribusi alat kesehatan tetap legal dan tidak mengganggu operasional. Selama masa 5 tahun tersebut, perusahaan harus menjaga kepatuhan terhadap seluruh standar CDAKB, termasuk pengelolaan gudang, distribusi, penanganan komplain, hingga dokumentasi mutu. Dalam proses ini, beberapa perusahaan yang juga membutuhkan legalitas tambahan biasanya memanfaatkan layanan jasa izin PKRT untuk memastikan seluruh izin usaha yang berkaitan tetap terpenuhi dengan baik. Proses perpanjangan CDAKB dilakukan melalui evaluasi ulang oleh Kemenkes untuk memastikan bahwa perusahaan masih memenuhi standar mutu distribusi.

Dengan kata lain, jika perusahaan tidak memperpanjang sertifikat setelah masa berlaku habis, maka izin distribusi alat kesehatan yang dimiliki dapat dibekukan atau bahkan dicabut oleh Kemenkes.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk mengetahui masa berlaku CDAKB berapa lama, serta melakukan perpanjangan tepat waktu agar tidak mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Banyak perusahaan memilih menggunakan jasa profesional seperti Permatamas Indonesia untuk membantu penjadwalan audit, kelengkapan dokumen, dan persiapan teknis agar proses perpanjangan berjalan lebih mudah dan cepat.

| baca juga : Cara Mengurus Izin Edar Alat Kesehatan

Dasar Hukum Masa Berlaku CDAKB KEMENKES

Dasar hukum yang mengatur masa berlaku CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang bergerak dalam distribusi alat kesehatan wajib memenuhi standar CDAKB sebagai syarat untuk mendapatkan dan mempertahankan legalitas distribusi. Dalam proses kepatuhan administratifnya, banyak perusahaan juga melengkapi legalitas lain seperti perlindungan karya melalui Jasa Daftar Hak Cipta, terutama bagi bisnis yang memiliki materi, label, atau dokumen orisinal yang perlu dilindungi.

Ketentuan teknis terkait penerapan, audit, hingga pembaruan sertifikat CDAKB juga dijelaskan dalam pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa sertifikat CDAKB berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan oleh Kemenkes. Setelah masa berlaku berakhir, perusahaan wajib mengajukan perpanjangan melalui proses evaluasi ulang untuk memastikan bahwa standar mutu distribusi tetap dipenuhi.

Dasar hukum ini memastikan bahwa pelaku usaha menjaga kualitas penyimpanan, distribusi, pengiriman, dan dokumentasi alat kesehatan secara konsisten. Jika perusahaan tidak melakukan perpanjangan tepat waktu, risiko pembekuan hingga pencabutan izin distribusi dapat terjadi.

| baca juga : Kenapa Alat Kesehatan Harus Ada Izin Edar

Kapan Harus Melakukan Perpanjangan CDAKB kemenkes?

Perpanjangan CDAKB Kemenkes wajib dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir, yaitu maksimal dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Pelaku usaha sebaiknya mulai mempersiapkan proses perpanjangan 6–12 bulan sebelum masa berlaku habis, agar seluruh dokumen, SOP, serta kondisi sarana distribusi tetap sesuai standar dan tidak terjadi hambatan dalam audit ulang.

Pengajuan yang dilakukan terlalu mepet berpotensi menimbulkan risiko keterlambatan verifikasi, revisi dokumen, atau bahkan penundaan audit, yang dapat membuat perusahaan kehilangan legalitas distribusi sementara. Jika sertifikat CDAKB sampai kedaluwarsa tanpa perpanjangan, Kemenkes dapat membekukan hingga mencabut izin distribusi, sehingga operasional perusahaan bisa terganggu. Banyak pelaku usaha yang pada saat bersamaan juga sedang mengurus legalitas lain seperti melalui layanan Jasa Sertifikasi Halal, sehingga penjadwalan dan pemenuhan dokumen menjadi semakin penting untuk menghindari keterlambatan.

Agar proses perpanjangan lebih aman dan terjadwal, banyak pelaku usaha menggunakan layanan profesional seperti Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia, yang membantu memastikan seluruh dokumen, SOP, hingga fasilitas perusahaan telah memenuhi standar sebelum audit dilakukan.

Prosedur Perpanjangan CDAKB Kemenkes

Perpanjangan CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang ingin tetap menjalankan distribusi alat kesehatan secara legal. Sertifikat CDAKB memiliki masa berlaku 5 tahun, sehingga perusahaan wajib melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir agar operasional tidak terganggu dan tidak berisiko terkena pembekuan atau pencabutan izin. Banyak pelaku usaha yang juga sedang mengurus legalitas lain seperti jasa Izin BPOM, sehingga memastikan kelengkapan dokumen CDAKB menjadi langkah penting agar seluruh izin berjalan selaras.

Berikut prosedur lengkap yang harus dilakukan:

1. Cek Masa Berlaku Sertifikat CDAKB

Langkah pertama adalah memastikan tanggal berakhirnya sertifikat CDAKB. Idealnya, proses perpanjangan dimulai 6–12 bulan sebelum masa berlaku habis untuk menghindari keterlambatan verifikasi dan revisi dokumen.

2. Evaluasi Internal dan Kesiapan Sarana

Sebelum mengajukan perpanjangan, perusahaan perlu melakukan audit internal untuk memastikan:
• Gudang dan sarana distribusi masih memenuhi standar CDAKB
• Pengelolaan penyimpanan, pengiriman, dan dokumentasi sesuai SOP
• Penanganan keluhan dan pelaporan berjalan dengan baik
Audit internal ini penting agar proses evaluasi Kemenkes berjalan lancar.

3. Pembaruan dan Pemeriksaan Dokumen

Perusahaan wajib menyiapkan dan memperbarui dokumen penting seperti:
• SOP terbaru
• Struktur organisasi dan PJT yang masih aktif
• Bukti implementasi CDAKB
• Dokumentasi distribusi, penyimpanan, dan penanganan keluhan
Dokumen yang tidak sesuai dapat menyebabkan revisi panjang dan menunda perpanjangan.

4. Pengajuan Permohonan Perpanjangan di Sistem Kemenkes

Perpanjangan dilakukan melalui sistem perizinan Kemenkes dengan:
• Mengunggah dokumen administrasi dan teknis
• Mengisi formulir perpanjangan
• Melampirkan profil sarana distribusi terbaru
Setelah berkas diajukan, Kemenkes akan melakukan penilaian awal.

5. Evaluasi Dokumen oleh Kemenkes

Tim evaluator Kemenkes akan:
• Memeriksa kelengkapan dokumen
• Memastikan implementasi CDAKB masih sesuai standar
Jika ada kekurangan, perusahaan wajib melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan.

6. Inspeksi Lapangan (Jika Diperlukan)

Tidak semua perpanjangan membutuhkan inspeksi. Namun, Kemenkes dapat melakukan inspeksi lapangan apabila:
• Ada perubahan sarana atau gudang
• Ada catatan evaluasi yang perlu verifikasi langsung
• Dokumen dianggap kurang representatif
Inspeksi ini menjadi dasar kelayakan perpanjangan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat CDAKB Baru

Jika seluruh proses berjalan lancar dan standar terpenuhi, Kemenkes akan menerbitkan sertifikat CDAKB yang baru dengan masa berlaku 5 tahun. Perusahaan dapat melanjutkan aktivitas distribusinya secara legal.

Seluruh tahapan di atas memerlukan waktu dan biaya tertentu, tergantung kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan yang diminta.

Pentingnya Menjaga Kepatuhan Selama Masa Berlaku CDAKB kemenkes

Memiliki sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga mutu, keamanan, dan kelayakan alat kesehatan yang didistribusikan. Selama masa berlaku 5 tahun, perusahaan wajib menjaga kepatuhan terhadap seluruh standar CDAKB agar tidak berisiko dikenakan sanksi maupun hambatan operasional. Konsistensi ini juga menjadi bagian dari profesionalisme pelaku usaha, sebagaimana perusahaan yang menggunakan layanan pendukung seperti Jasa Izin Kosmetik untuk memastikan kepatuhan regulasi berjalan lebih tertata.

1. Menghindari Pembekuan atau Pencabutan Izin

Selama masa berlaku sertifikat, Kemenkes berhak melakukan monitoring, evaluasi, hingga inspeksi sewaktu-waktu. Jika ditemukan pelanggaran berat seperti penyimpanan tidak sesuai standar, tidak adanya pencatatan distribusi, atau kelalaian dalam penanganan keluhan, perusahaan dapat dikenai pembekuan hingga pencabutan izin distribusi. Artinya, seluruh kegiatan distribusi dapat terhenti total.

2. Menjamin Mutu dan Keamanan Produk

CDAKB memastikan seluruh tahapan distribusi mulai dari penyimpanan, pengiriman, hingga penanganan keluhan dilakukan sesuai SOP. Kepatuhan ini penting agar alat kesehatan tetap aman digunakan dan tidak mengalami kerusakan akibat ketidaksesuaian penanganan selama proses distribusi.

3. Mempercepat Proses Perpanjangan Sertifikat

Perusahaan yang rutin menerapkan standar CDAKB akan memiliki dokumentasi, catatan distribusi, dan bukti implementasi yang lengkap. Hal ini sangat membantu saat mengajukan perpanjangan CDAKB, karena evaluator Kemenkes tidak akan menemukan banyak kekurangan yang dapat memperlambat proses verifikasi.

4. Meningkatkan Kepercayaan Mitra dan Fasilitas Kesehatan

Distributor yang konsisten menerapkan CDAKB akan lebih dipercaya rumah sakit, klinik, dan mitra industri lainnya. Kepatuhan yang baik menunjukkan profesionalisme perusahaan dalam memastikan alat kesehatan yang dipasarkan aman dan terjamin mutunya.

5. Mengurangi Risiko Temuan Saat Audit Kemenkes

Audit sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh Kemenkes, terutama jika perusahaan:
• Mengalami perubahan fasilitas,
• Mendapatkan pengaduan,
• Atau mencatat penyimpangan dalam distribusi.
Kepatuhan yang baik akan mengurangi risiko temuan yang dapat merugikan dan mengganggu kegiatan bisnis.

6. Menjaga Konsistensi Implementasi SOP

Standar operasional seperti FIFO/FEFO, pencatatan suhu gudang, dokumentasi transportasi, hingga penanganan keluhan harus berjalan setiap hari — bukan hanya saat audit. Kepatuhan berkelanjutan penting untuk memastikan sistem distribusi selalu memenuhi standar CDAKB.

7. Menjadi Bukti Legalitas dan Kredibilitas Perusahaan

CDAKB adalah bukti bahwa perusahaan memiliki sistem distribusi yang terstandarisasi sesuai regulasi pemerintah. Selama masa berlaku, sertifikat ini berfungsi sebagai dokumen legal utama dalam proses kerja sama, tender, maupun audit internal klien.

Kepatuhan yang berkelanjutan akan mempermudah proses perpanjangan ketika masa berlaku CDAKB hampir habis, karena Kemenkes akan menilai konsistensi penerapan sistem dalam perusahaan.

| baca juga : Syarat Menjadi Distributor Alat Kesehatan

Risiko Jika CDAKB Tidak Diperpanjang

Tidak memperpanjang sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) merupakan kesalahan serius yang dapat berdampak langsung pada legalitas operasional perusahaan. Mengingat CDAKB memiliki masa berlaku 5 tahun, perusahaan wajib memastikan perpanjangan dilakukan sebelum masa berlaku habis. Jika tidak, berbagai risiko berikut dapat terjadi. Bahkan, banyak pelaku usaha yang sudah terbiasa mengurus legalitas lain seperti Jasa Pendaftaran Merek tetap memprioritaskan perpanjangan CDAKB agar izin distribusi tetap aman.

Akibatnya, perusahaan bisa menghadapi beberapa risiko, seperti:

1. Pembekuan Izin Distribusi
Kemenkes dapat langsung membekukan izin distribusi alat kesehatan apabila masa berlaku CDAKB kedaluwarsa. Saat izin dibekukan, seluruh aktivitas distribusi harus dihentikan sementara sampai perusahaan mengurus ulang sertifikasi.

2. Pencabutan Izin Secara Permanen
Jika perusahaan tetap beroperasi tanpa CDAKB yang valid, Kemenkes berhak mencabut izin distribusi secara permanen. Konsekuensinya, perusahaan tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha di bidang distribusi alat kesehatan.

3. Larangan Beroperasi dan Sanksi Administratif
Operasional yang tetap berjalan tanpa CDAKB dapat dianggap sebagai pelanggaran regulasi sektor kesehatan. Hal ini dapat berujung pada sanksi administratif, teguran, denda, hingga pelarangan aktivitas usaha.

4. Gangguan Operasional dan Kerugian Finansial
Tanpa sertifikat yang valid, perusahaan tidak dapat mengirim barang, menerima pesanan, atau bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan kerugian finansial besar, penurunan kepercayaan klien, serta potensi pemutusan kontrak kerja sama.

5. Hilangnya Kepercayaan Mitra dan Konsumen
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan distributor lainnya mewajibkan rekanan memiliki CDAKB yang aktif. Ketika sertifikat tidak diperpanjang, reputasi perusahaan akan menurun dan kepercayaan mitra dapat hilang.

6. Perlu Mengulang Proses Sertifikasi dari Awal
Jika CDAKB tidak diperpanjang dan telah lewat dari batas waktu, perusahaan mungkin perlu menjalani proses sertifikasi ulang dari awal, termasuk evaluasi lengkap dan inspeksi ulang, yang tentu memakan waktu lebih panjang dan biaya lebih besar.

Untuk menghindari hal tersebut, sangat disarankan bagi perusahaan untuk mengatur jadwal perpanjangan sebelum masa berlaku CDAKB berakhir, dan bekerja sama dengan pihak profesional seperti Permatamas Indonesia.

| baca juga : Izin Distributor Alat Kesehatan Itu Apa?

Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia

Mengurus CDAKB secara mandiri sering kali memakan waktu dan berisiko karena banyak dokumen teknis yang harus dipenuhi. Dengan Permatamas Indonesia, Anda akan mendapatkan layanan profesional dan transparan yang meliputi:

• Tim ahli berlisensi di bidang hukum dan perizinan kesehatan.
• Proses cepat, legal, dan terintegrasi dengan sistem OSS dan Kemenkes.
• Biaya transparan tanpa biaya tersembunyi.

📍 Alamat Kantor: Plaza THB Lt. 2 Blok F2 No. 61, Kota Bekasi, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
📞 WhatsApp: +62 857-7763-0555
🌐 Website: www.izinalkes.com
🏢 PERMATAMAS Indonesia — Spesialis Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes

Selain membantu dalam pengurusan CDAKB, Permatamas juga melayani berbagai kebutuhan perizinan lainnya seperti:

• Registrasi izin edar alat kesehatan (AKL/AKD).
• Izin produksi alat kesehatan.
• Sertifikasi halal produk alat kesehatan.
• Legalitas usaha bidang kesehatan.

Dengan dukungan profesional dari Permatamas Indonesia, Anda tidak perlu khawatir lagi tentang masa berlaku CDAKB berapa lama atau proses perpanjangannya. Semua akan ditangani dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

FAQ: Masa Berlaku CDAKB Kemenkes & Proses Perpanjangannya

1. Apa itu CDAKB?

CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) adalah standar resmi Kementerian Kesehatan yang mengatur seluruh proses distribusi alat kesehatan, mulai dari penyimpanan, pengiriman, dokumentasi, hingga penanganan keluhan. Sertifikat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi standar mutu dan keamanan distribusi alat kesehatan.

2. Berapa lama masa berlaku CDAKB Kemenkes?

Masa berlaku CDAKB adalah 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Setelah 5 tahun, perusahaan wajib melakukan perpanjangan agar izin distribusi tetap legal dan tidak dibekukan.

3. Dasar hukum masa berlaku CDAKB apa?

Dasar hukum masa berlaku CDAKB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa sertifikat CDAKB memiliki masa berlaku 5 tahun dan wajib diperbarui melalui evaluasi ulang.

4. Kapan perusahaan harus mengajukan perpanjangan CDAKB?

Perpanjangan sebaiknya diajukan 6–12 bulan sebelum masa berlaku habis. Pengajuan terlalu mepet dapat menyebabkan penundaan audit dan berisiko membuat izin distribusi menjadi tidak aktif.

5. Apa saja tahapan prosedur perpanjangan CDAKB?

Prosedurnya meliputi:
1. Mengecek masa berlaku sertifikat
2. Melakukan audit internal
3. Menyiapkan dan memperbarui dokumen
4. Mengajukan perpanjangan melalui sistem Kemenkes
5. Evaluasi dokumen oleh Kemenkes
6. Inspeksi lapangan (jika diperlukan)
7. Penerbitan sertifikat CDAKB baru

6. Apakah inspeksi lapangan selalu dilakukan dalam perpanjangan CDAKB?

Tidak selalu. Inspeksi biasanya dilakukan jika ada perubahan fasilitas, dokumen kurang representatif, atau ada catatan evaluasi yang perlu diverifikasi langsung.

7. Apa risiko jika CDAKB tidak diperpanjang?

Risiko yang dapat terjadi meliputi:
• Pembekuan izin distribusi
• Pencabutan izin secara permanen
• Sanksi administratif dan larangan beroperasi
• Kerugian finansial dan gangguan operasional
• Hilangnya kepercayaan mitra dan fasilitas kesehatan
• Kewajiban mengulang proses sertifikasi dari awal

8. Mengapa kepatuhan selama masa berlaku CDAKB penting?

Kepatuhan memastikan mutu produk yang didistribusikan tetap terjaga, meminimalkan risiko temuan audit, serta mempercepat proses perpanjangan. Perusahaan yang patuh lebih dipercaya oleh fasilitas kesehatan dan mitra.

9. Apakah CDAKB diperlukan untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan?

Ya. CDAKB merupakan salah satu syarat penting bagi perusahaan yang ingin mendapatkan izin edar dan menjalankan distribusi alat kesehatan secara legal di Indonesia.

10. Apakah Permatamas Indonesia dapat membantu dalam pengurusan CDAKB?

Ya. Permatamas Indonesia menyediakan layanan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, termasuk pengurusan dan perpanjangan CDAKB, audit persiapan, penyusunan dokumen, hingga pendampingan proses evaluasi Kemenkes.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

Cara Mengurus CDAKB kemenkes

IZIN ALAT KESEHATAN·November 20, 2025

Cara Mengurus CDAKB kemenkes – Mengurus CDAKB Kemenkes merupakan langkah penting bagi perusahaan yang bergerak dalam distribusi alat kesehatan agar dapat beroperasi secara resmi dan sesuai peraturan. Proses ini dimulai dari memastikan seluruh legalitas perusahaan sudah lengkap, seperti Akta Pendirian, NIB dengan KBLI distribusi alkes, NPWP, serta perizinan OSS yang mencantumkan kegiatan usaha alat kesehatan. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan layanan jasa izin PKRT juga perlu memastikan kelengkapan dokumen distribusi sebelum mengajukan CDAKB. Selain itu, perusahaan wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) berlatar belakang kesehatan dan fasilitas gudang yang memenuhi standar penyimpanan alat kesehatan. Tanpa persiapan awal yang lengkap, proses pengajuan CDAKB dapat terhambat atau bahkan ditolak saat audit.

Setelah persyaratan terpenuhi, langkah berikutnya adalah melakukan registrasi pada sistem e-CDAKB Kementerian Kesehatan. Perusahaan akan mengunggah dokumen, mengisi data fasilitas, lalu mengajukan permohonan audit. Auditor Kemenkes akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi operasional di lapangan. Jika hasil audit dinyatakan sesuai standar CDAKB, sertifikat resmi akan diterbitkan dan perusahaan dapat menjalankan distribusi alat kesehatan secara legal. Untuk proses yang lebih cepat, tertib, dan minim revisi, banyak pelaku usaha memilih menggunakan pendampingan profesional seperti Permatamas Indonesia, yang berpengalaman membantu perusahaan dalam penyusunan dokumen, persiapan audit, hingga sertifikat CDAKB terbit sesuai regulasi terbaru.

Apa Itu CDAKB dan Mengapa Diperlukan?

Sebelum memahami cara mengurus CDAKB, penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan CDAKB.
CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) adalah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi alat kesehatan dilakukan secara aman, terkendali, dan terdokumentasi. Standar ini mengatur bagaimana perusahaan distributor, pemasok, atau importir alat kesehatan harus mengelola penerimaan barang, penyimpanan, pengiriman, penanganan keluhan, hingga penarikan produk (recall). Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas alat kesehatan tetap terjamin sejak keluar dari pabrik hingga sampai ke pengguna akhir.

Siapa yang Wajib Mengurus CDAKB?

CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang melakukan aktivitas distribusi, penyimpanan, atau penyaluran alat kesehatan di Indonesia. Sertifikat ini diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan sebagai standar mutu agar seluruh produk alat kesehatan yang beredar tetap terjaga kualitas, keamanan, dan ketelusurannya. Tanpa CDAKB, perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan distribusi alkes secara legal maupun mendapatkan izin edar produk. Tidak semua pelaku usaha wajib memiliki CDAKB, namun bagi perusahaan yang melakukan distribusi, baik produk lokal maupun impor, sertifikat ini bersifat wajib. Bagi pelaku usaha baru yang memulai usaha melalui jasa pendirian PT/CV, persiapan CDAKB menjadi langkah berikutnya agar bisnis distribusi alat kesehatan dapat berjalan secara resmi. Berikut pihak-pihak yang harus mengikuti cara mengurus CDAKB:

1. Distributor alat kesehatan impor, yang mendistribusikan produk dari luar negeri ke pasar domestik.
2. Distributor alat kesehatan lokal, yang menyalurkan produk buatan dalam negeri ke fasilitas kesehatan.
3. Subdistributor alat kesehatan, yang bertindak sebagai penyalur tingkat kedua.
4. Perusahaan penyedia logistik alat kesehatan, termasuk gudang penyimpanan dan transportasi khusus alat kesehatan.

Dengan demikian, setiap perusahaan yang melakukan penyaluran alat kesehatan wajib mengikuti cara mengurus CDAKB sesuai prosedur resmi Kemenkes. Apabila belum memiliki pengalaman dalam prosesnya, Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia dapat membantu memastikan seluruh tahapan dan dokumen sesuai ketentuan terbaru.

Mengapa CDAKB Kemenkes Wajib Dimiliki?

CDAKB bertujuan memastikan setiap perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan memiliki sistem mutu yang baik, fasilitas yang memadai, serta personel yang kompeten. Sertifikat CDAKB tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi standar profesionalitas perusahaan di mata produsen, importir, serta fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan apotek. Bahkan bagi perusahaan yang juga menjalankan layanan lain seperti jasa sertifikasi halal, kepemilikan CDAKB menjadi bukti bahwa perusahaan menerapkan standar kepatuhan dan mutu yang tinggi.

Dengan CDAKB, perusahaan dinilai telah memenuhi standar Kemenkes untuk:

• Proses penyimpanan produk yang aman.
• Penyaluran alat kesehatan yang sesuai standar mutu.
• Ketertelusuran produk sejak diterima hingga dikirim ke pelanggan.
• Penanganan produk rusak, cacat, atau ditarik dari pasar (recall).
• Pengendalian dokumen dan sistem distribusi yang transparan.

Tanpa CDAKB, perusahaan tidak dapat menerima produk dari prinsipal, tidak bisa mendapatkan izin edar, dan tidak dapat terdaftar sebagai distributor resmi di sistem Kemenkes.

| baca juga : Perizinan Alat Kesehatan Apa Saja?

Tahapan dan Cara Mengurus CDAKB

Mengurus CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) merupakan proses penting bagi perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan distribusi alat kesehatan secara legal sesuai standar Kementerian Kesehatan. Mengurus CDAKB membutuhkan pemahaman mendalam tentang dokumen, sistem mutu, serta kesiapan fasilitas distribusi. Meskipun berbeda bidang, banyak pelaku usaha yang juga menggunakan layanan profesional seperti Jasa Daftar Hak Cipta untuk urusan legalitas lainnya, sehingga penting memastikan seluruh perizinan perusahaan tertata dengan baik. Berikut tahapan lengkap cara mengurus CDAKB yang perlu diketahui oleh pelaku usaha:

1. Persiapan Dokumen Legalitas Perusahaan

Langkah pertama dalam cara mengurus CDAKB adalah memastikan seluruh dokumen legalitas perusahaan telah lengkap dan sesuai bidang usaha alat kesehatan. Dokumen tersebut antara lain:

• Akta pendirian dan perubahan perusahaan.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
• NPWP perusahaan.
• Izin tempat usaha atau surat sewa kantor dan gudang.
• Bukti kepemilikan kendaraan distribusi (jika ada).

Legalitas ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menilai kredibilitas perusahaan sebelum diberikan izin CDAKB. Banyak pelaku usaha alat kesehatan yang juga menjalankan layanan lain seperti Jasa Izin Kosmetik, sehingga kelengkapan legalitas menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh usaha berjalan sesuai regulasi.

Apabila perusahaan Anda belum memiliki dokumen legalitas yang lengkap, Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia siap membantu penyusunan dan verifikasi seluruh dokumen sesuai standar Kemenkes.

2. Menyiapkan Fasilitas Distribusi

Langkah berikutnya dalam cara mengurus CDAKB adalah memastikan fasilitas distribusi memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan penyimpanan. Gudang penyimpanan harus memiliki:

• Ruangan dengan ventilasi dan pencahayaan memadai.
• Area bersih, kering, dan terlindung dari kontaminasi.
• Rak penyimpanan dan alat pendingin (jika produk membutuhkan suhu tertentu).
• Area pengiriman dan penerimaan barang yang terpisah.

Selain gudang, perusahaan juga perlu menyiapkan kendaraan distribusi yang higienis dan memiliki catatan pemeliharaan. Pemeriksaan fisik fasilitas ini nantinya akan dilakukan oleh auditor Kemenkes dalam tahap verifikasi lapangan.

Seluruh proses ini termasuk bagian dari layanan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia, yang dapat membantu menilai kesiapan fasilitas Anda sebelum dilakukan audit.

3. Menunjuk Penanggung Jawab Teknis (PJT)

Dalam cara mengurus CDAKB, salah satu syarat penting adalah memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memenuhi kualifikasi. PJT harus berasal dari tenaga profesional di bidang kesehatan, seperti farmasi, teknik biomedik, atau bidang lain yang relevan, serta memiliki surat izin praktik resmi.

PJT berperan dalam memastikan seluruh proses distribusi, penyimpanan, dan penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan CDAKB.

Jika perusahaan belum memiliki PJT yang sesuai, Permatamas Indonesia dapat membantu mencarikan tenaga profesional yang memenuhi kriteria dan membantu dalam proses legalisasinya.

4. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Salah satu tahapan paling penting dalam cara mengurus CDAKB adalah penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. Dokumen ini meliputi:

• Kebijakan mutu perusahaan.
• Prosedur penerimaan dan pengiriman alat kesehatan.
• Prosedur pengendalian penyimpanan, suhu, dan keamanan produk.
• Prosedur penarikan produk cacat dari pasar.
• Prosedur audit internal dan pelatihan karyawan.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam kegiatan operasional harian dan menjadi bahan evaluasi auditor Kemenkes.

Menyusun dokumen mutu membutuhkan pemahaman mendalam terhadap regulasi CDAKB. Jika perusahaan Anda belum memiliki SDM yang memahami sistem mutu, Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia menyediakan layanan penyusunan dokumen CDAKB lengkap dan sesuai format resmi Kemenkes.

5. Pendaftaran Online di Sistem e-CDAKB Kemenkes

Setelah seluruh persiapan selesai, langkah berikutnya dalam cara mengurus CDAKB adalah melakukan pendaftaran online melalui sistem e-CDAKB Kementerian Kesehatan.

Tahapan ini meliputi:

• Membuat akun perusahaan di sistem e-CDAKB.
• Mengisi data profil perusahaan, gudang, kendaraan distribusi, dan PJT.
• Mengunggah dokumen legalitas serta dokumen mutu.
• Menunggu verifikasi awal dari pihak Kemenkes.

Apabila data dan dokumen sudah lengkap, maka perusahaan akan dijadwalkan untuk audit lapangan oleh tim auditor CDAKB.

Semua proses digital ini juga termasuk dalam layanan Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia, sehingga perusahaan tidak perlu bingung dalam mengisi formulir dan menyiapkan berkas.

6. Audit Lapangan oleh Kementerian Kesehatan

Audit lapangan merupakan tahap paling krusial dalam cara mengurus CDAKB. Tim auditor Kemenkes akan datang ke lokasi perusahaan untuk memverifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam audit ini, auditor akan memeriksa:

• Kelayakan fasilitas gudang.
• Dokumen mutu dan penerapan sistem operasional.
• Peran dan kompetensi PJT.
• Prosedur penanganan dan distribusi alat kesehatan.

Apabila seluruh hasil audit dinyatakan memenuhi standar, maka sertifikat CDAKB akan diterbitkan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian (non-conformity), perusahaan akan diberikan waktu untuk memperbaikinya.

Untuk membantu Anda lolos audit tanpa kendala, Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia dapat melakukan simulasi audit dan pembinaan internal sebelum jadwal pemeriksaan resmi.

7. Penerbitan Sertifikat CDAKB

Setelah hasil audit dinyatakan sesuai, Kementerian Kesehatan akan menerbitkan Sertifikat CDAKB. Sertifikat ini memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan evaluasi ulang fasilitas serta dokumen mutu. Banyak perusahaan distribusi alat kesehatan yang juga menjalankan layanan lain seperti Jasa Pendaftaran Merek, sehingga kepemilikan sertifikat CDAKB menjadi bukti kredibilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan memiliki sertifikat ini, perusahaan Anda telah memenuhi salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan dan menjalankan distribusi secara legal di Indonesia.

Seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, audit, hingga penerbitan sertifikat dapat Anda percayakan kepada Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia agar proses lebih cepat dan efisien.

Tips Agar Pengurusan CDAKB Berjalan Lancar

Pengurusan CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan distribusi, terutama bagi yang baru memulai usaha di bidang alat kesehatan. Agar proses cara mengurus CDAKB berjalan tanpa hambatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pastikan semua dokumen legalitas sudah sesuai bidang usaha alat kesehatan.
2. Siapkan gudang yang memenuhi standar CDAKB sebelum audit dilakukan.
3. Tunjuk PJT yang kompeten dan pahami tanggung jawabnya.
4. Susun dokumen mutu dengan rapi dan sesuai pedoman Kemenkes.
5. Gunakan jasa konsultan profesional seperti Permatamas untuk mempercepat proses.

Kesalahan kecil dalam administrasi atau fasilitas bisa menyebabkan penundaan sertifikat. Jika perusahaan ingin proses yang lebih cepat dan minim revisi, pendampingan profesional seperti Permatamas Indonesia sangat direkomendasikan untuk memastikan seluruh persyaratan CDAKB terpenuhi sesuai regulasi terbaru. Dengan persiapan matang dan implementasi yang konsisten, pengurusan CDAKB dapat selesai tepat waktu dan tanpa hambatan berarti.

Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia

Bagi Anda yang ingin memastikan pengurusan izin berjalan cepat dan sesuai regulasi, Permatamas Indonesia menyediakan layanan lengkap dalam bidang Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan, termasuk cara mengurus CDAKB, IDAK, izin edar alat kesehatan, serta layanan Jasa Izin BPOM untuk mendukung kepatuhan perizinan produk Anda.

Permatamas Indonesia merupakan perusahaan konsultan perizinan resmi :

📍 Alamat: Plaza THB Lt. 2 Blok F2 No. 61, Kota Bekasi
📞 WhatsApp: +62 857-7763-0555
🌐 Website: www.izinalkes.com

Kami siap membantu mulai dari:

• Konsultasi syarat CDAKB dan IDAK.
• Penyusunan dokumen sistem mutu CDAKB.
• Pendampingan audit lapangan.
• Pengajuan sertifikat dan perpanjangan izin.

FAQ – Cara Mengurus CDAKB Kemenkes

1. Apa itu CDAKB?

CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) adalah standar Kemenkes yang mengatur proses distribusi alat kesehatan agar aman, terdokumentasi, dan sesuai mutu.

2. Mengapa CDAKB wajib dimiliki oleh perusahaan?

CDAKB wajib dimiliki agar perusahaan dapat mendistribusikan alat kesehatan secara legal, menjaga mutu produk, dan menjadi syarat untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan.

3. Siapa saja yang wajib mengurus CDAKB?

Distributor alat kesehatan impor, distributor lokal, subdistributor, dan perusahaan logistik alat kesehatan wajib memiliki CDAKB.

4. Apa risiko jika perusahaan tidak memiliki CDAKB?

Perusahaan tidak bisa memperoleh izin edar, tidak dapat menerima produk dari prinsipal, dan dianggap tidak legal melakukan distribusi alat kesehatan.

5. Apa saja dokumen legalitas yang diperlukan untuk mengurus CDAKB?

Akta pendirian, NIB dengan KBLI distribusi alkes, NPWP, perizinan OSS, bukti kepemilikan/sewa kantor & gudang, serta dokumen fasilitas distribusi.

6. Apa peran Penanggung Jawab Teknis (PJT)?

PJT bertanggung jawab memastikan seluruh proses distribusi, penyimpanan, dan penanganan alat kesehatan sesuai standar CDAKB.

7. Bagaimana cara menyiapkan gudang yang sesuai standar CDAKB?

Gudang harus memiliki ventilasi dan pencahayaan baik, area bersih, perlindungan dari kontaminasi, rak penyimpanan, pengendalian suhu, dan area pengiriman/penerimaan terpisah.

8. Apa saja dokumen sistem manajemen mutu yang harus disiapkan?

Kebijakan mutu, SOP penerimaan & pengiriman barang, SOP penyimpanan, SOP penarikan produk (recall), SOP audit internal, serta SOP pelatihan.

9. Bagaimana proses pendaftaran CDAKB di sistem e-CDAKB?

Perusahaan membuat akun, mengisi profil, mengunggah dokumen legalitas & mutu, lalu menunggu verifikasi sebelum dijadwalkan audit lapangan.

10. Apa yang diperiksa saat audit lapangan CDAKB?

Auditor Kemenkes memeriksa kelayakan gudang, dokumen mutu, kompetensi PJT, dan kesesuaian operasional distribusi.

11. Berapa lama masa berlaku sertifikat CDAKB?

Sertifikat berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah evaluasi ulang fasilitas dan dokumen mutu.

12. Apa penyebab umum pengurusan CDAKB terhambat?

Dokumen legalitas tidak lengkap, gudang tidak sesuai standar, PJT tidak memenuhi kualifikasi, serta dokumen mutu tidak sesuai pedoman Kemenkes.

13. Apakah perusahaan baru wajib memiliki CDAKB?

Jika perusahaan melakukan distribusi alat kesehatan, baik baru ataupun lama, maka CDAKB wajib dimiliki.

14. Apakah CDAKB diperlukan sebelum mengurus izin edar alat kesehatan?

Ya, CDAKB menjadi salah satu syarat wajib untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan.

15. Apakah pendampingan konsultan seperti Permatamas diperlukan?

Sangat dianjurkan, terutama untuk perusahaan yang ingin proses cepat, minim revisi, dan membutuhkan bantuan dalam dokumen mutu, audit, dan persiapan fasilitas.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

Syarat CDAKB KEMENKES Apa Saja?

IZIN ALAT KESEHATAN·November 20, 2025

Syarat CDAKB KEMENKES Apa Saja? – Bagi pelaku usaha distribusi alat kesehatan, memahami syarat CDAKB Kemenkes adalah langkah awal yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan penyaluran secara legal. CDAKB atau Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik merupakan standar resmi Kementerian Kesehatan yang memastikan proses distribusi berjalan aman, terkendali, dan terdokumentasi. Dalam proses pengajuannya, perusahaan harus menyiapkan dokumen legalitas seperti NIB, KBLI yang sesuai dengan kegiatan distribusi, struktur organisasi, penanggung jawab teknis (PJT) yang kompeten, serta fasilitas gudang yang memenuhi standar penyimpanan alat kesehatan.

Selain dokumen legalitas, syarat CDAKB Kemenkes juga mencakup pemenuhan dokumen mutu internal seperti SOP distribusi, prosedur penanganan keluhan, mekanisme recall, pengendalian dokumen, dan catatan penerimaan serta pengiriman barang. Perusahaan yang menggunakan layanan jasa izin PKRT juga wajib menyediakan bukti pelatihan bagi PJT untuk memastikan proses distribusi dilakukan sesuai standar mutu. Semua persyaratan ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam melakukan distribusi alat kesehatan secara profesional, sehingga memudahkan proses verifikasi dan penerbitan sertifikat CDAKB oleh Kemenkes.

Artikel ini akan membahas secara informatif dan edukatif mengenai syarat CDAKB apa saja, mulai dari pengertian CDAKB, siapa yang wajib memiliki sertifikat ini, hingga proses dan dokumen yang dibutuhkan. Semua informasi ini juga merupakan bagian dari layanan profesional Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia yang siap membantu Anda mengurus perizinan dengan cepat dan sesuai aturan.

| baca juga : Izin Alat Kesehatan Online Terbaru

Apa Itu CDAKB dan Mengapa Diperlukan?

Sebelum membahas syarat CDAKB apa saja, penting untuk memahami apa itu CDAKB.
CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) adalah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi alat kesehatan dilakukan secara aman, terkendali, dan terdokumentasi. Standar ini mengatur bagaimana perusahaan distributor, pemasok, atau importir alat kesehatan harus mengelola penerimaan barang, penyimpanan, pengiriman, penanganan keluhan, hingga penarikan produk (recall). Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas alat kesehatan tetap terjamin sejak keluar dari pabrik hingga sampai ke pengguna akhir.

| baca juga : Kenapa Alat Kesehatan Harus Ada Izin Edar

Siapa yang Wajib Memiliki Sertifikat CDAKB?

Sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang melakukan aktivitas distribusi, impor, atau penyaluran alat kesehatan di Indonesia. Artinya, perusahaan yang berperan sebagai distributor, pemasok (supplier), penyalur alat kesehatan (PAK), pemegang izin edar, hingga perusahaan yang menyediakan jasa logistik alat kesehatan wajib memenuhi standar CDAKB sebelum menjalankan operasional secara resmi. Banyak pelaku usaha baru yang sebelumnya menggunakan layanan jasa pendirian PT/CV juga perlu memenuhi standar ini agar dapat beroperasi secara legal dan sesuai ketentuan. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar mutu distribusi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan.

Perusahaan yang wajib memiliki CDAKB meliputi:

• Distributor alat kesehatan impor.
• Distributor alat kesehatan lokal.
• Subdistributor alat kesehatan.
• Pihak penyedia logistik alat kesehatan untuk rumah sakit, klinik, maupun apotek.

Bahkan, bagi pelaku usaha yang ingin memperluas bisnis alat kesehatan, memenuhi syarat CDAKB merupakan langkah penting agar dapat mengajukan izin edar alat kesehatan, diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan, serta dipercaya oleh mitra bisnis. Dengan kata lain, siapa pun yang terlibat dalam rantai distribusi alat kesehatan wajib memiliki sertifikat CDAKB untuk memastikan keamanan, kualitas, dan legalitas produk yang mereka salurkan.

Dengan demikian, setiap pelaku usaha di bidang distribusi wajib memahami syarat CDAKB apa saja untuk memastikan izin mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Anda tidak ingin repot dalam pengurusan dan pemenuhan dokumennya, Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia dapat membantu memastikan seluruh proses berjalan cepat, tepat, dan sesuai regulasi terbaru.

| baca juga : Izin Distributor Alat Kesehatan Itu Apa?

Syarat CDAKB Apa Saja yang Harus Dipenuhi?

Untuk memperoleh sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik), perusahaan wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan layanan Jasa Daftar Hak Cipta untuk kebutuhan legalitas merek dan karya usahanya juga perlu memastikan kelengkapan dokumen distribusi alat kesehatan. Berikut beberapa syarat utama yang wajib disiapkan oleh perusahaan:

1. Dokumen Legalitas Perusahaan

o Akta pendirian dan perubahan (jika ada).
o Nomor Induk Berusaha (NIB).
o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau OSS yang mencantumkan bidang alat kesehatan.
o Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

2. Izin Tempat Usaha dan Bangunan

o Bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha.
o Izin lingkungan (jika disyaratkan oleh daerah).

3. Struktur Organisasi dan Personel

o Memiliki penanggung jawab teknis (PJT) yang berlatar belakang pendidikan kesehatan dan memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) atau setara.
o Daftar struktur organisasi perusahaan.

4. Fasilitas Distribusi

o Gudang penyimpanan alat kesehatan yang memenuhi standar kebersihan, ventilasi, pencahayaan, dan pengamanan produk.
o Peralatan untuk penyimpanan, termasuk pendingin (jika diperlukan).
o Kendaraan distribusi yang terawat dan sesuai standar pengiriman alat kesehatan.

5. Dokumen Sistem Mutu dan Prosedur Operasional

o Dokumen kebijakan mutu perusahaan.
o Prosedur penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman alat kesehatan.
o Prosedur penarikan produk cacat atau rusak dari pasar.
o Catatan audit internal dan pelatihan karyawan.

Dengan memenuhi seluruh syarat tersebut, perusahaan dapat lolos audit CDAKB dan memperoleh sertifikat resmi untuk menjalankan distribusi alat kesehatan secara legal dan profesional. Jika perusahaan belum memahami tata cara penyusunan dokumen sistem mutu atau tidak memiliki SDM yang berpengalaman, Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia siap mendampingi dari tahap persiapan hingga penerbitan sertifikat CDAKB.

Prosedur Pengajuan Sertifikat CDAKB

Setelah semua syarat CDAKB apa saja terpenuhi, Pengajuan Sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan distribusi alat kesehatan benar-benar memenuhi standar mutu, fasilitas, hingga kompetensi personelnya. Memahami alur pengajuan CDAKB sangat penting agar proses berjalan lancar dan tidak terjadi penolakan saat audit. Di tengah proses administrasi ini, banyak pelaku usaha juga membutuhkan layanan pendukung lain seperti Jasa Pendaftaran Merek untuk melengkapi legalitas usaha secara menyeluruh. Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Registrasi dan Pengisian Data di Sistem Kemenkes (e-CDAKB).
Perusahaan harus memiliki akun OSS dan mengisi data perusahaan serta fasilitas distribusi alat kesehatan di sistem Kementerian Kesehatan.

2. Pengajuan Verifikasi dan Audit.
Setelah dokumen lengkap, tim auditor dari Kementerian Kesehatan akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan kesesuaian fasilitas dan sistem distribusi.

3. Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat.
Jika hasil audit dinilai sesuai dengan ketentuan CDAKB, maka Kemenkes akan menerbitkan sertifikat resmi dengan masa berlaku tertentu.

4. Pemeliharaan Sertifikat.
Setelah memperoleh sertifikat, perusahaan wajib menjalankan prosedur sesuai standar CDAKB dan bersedia diaudit secara berkala untuk mempertahankan status kepatuhan.

Selanjutnya, Perusahaan dapat menjalankan distribusi alat kesehatan secara legal dan profesional. Untuk membantu proses pengajuan yang lebih cepat dan minim revisi, Permatamas Indonesia siap mendampingi hingga sertifikat terbit. Proses ini bisa terasa kompleks bagi perusahaan baru. Karena itu, memilih Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia adalah langkah tepat untuk memastikan seluruh proses berjalan efisien tanpa hambatan administratif.

Berapa Lama Proses Pengurusan CDAKB?

Proses pengurusan Sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) umumnya membutuhkan waktu 1–3 bulan, tergantung kelengkapan dokumen, kesiapan fasilitas, serta hasil audit dari Kementerian Kesehatan. Jika seluruh dokumen administratif lengkap dan fasilitas sudah memenuhi standar sejak awal, pengajuan bisa diproses lebih cepat. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian saat audit, proses dapat memerlukan tambahan waktu untuk perbaikan (CAPA) dan verifikasi ulang. Dalam banyak kasus, perusahaan yang sudah terbiasa dengan pengurusan perizinan seperti jasa sertifikasi halal lebih mudah menyiapkan dokumen mutu secara tertib sehingga proses CDAKB dapat berjalan lebih lancar.

Tahapan yang paling memakan waktu biasanya meliputi pemeriksaan dokumen, penjadwalan audit lapangan, serta evaluasi hasil audit oleh tim Kemenkes. Oleh karena itu, persiapan dokumen mutu, SOP, fasilitas gudang, hingga kelengkapan penanggung jawab teknis sangat menentukan durasi penyelesaian.

Apabila perusahaan ingin proses lebih cepat, minim revisi, dan sesuai regulasi terbaru, Permatamas Indonesia siap membantu pengurusan CDAKB dari tahap awal hingga sertifikat terbit.

Kesalahan Umum dalam Pengajuan CDAKB

Dalam proses pengajuan Sertifikat CDAKB, banyak perusahaan mengalami kendala karena beberapa kesalahan administratif maupun teknis yang sebenarnya dapat dihindari sejak awal. Pendampingan profesional seperti Jasa Izin Kosmetik juga sering dimanfaatkan pelaku usaha karena layanan ini biasanya memiliki tim yang memahami prosedur perizinan secara menyeluruh, termasuk standar distribusi alat kesehatan. Berikut adalah kesalahan umum yang paling sering menyebabkan penolakan atau revisi dari Kementerian Kesehatan:

1. Dokumen Legalitas Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai

Banyak perusahaan mengajukan CDAKB tanpa memastikan bahwa dokumen legalitas mereka sudah benar mulai dari NIB dengan KBLI yang tepat, akta pendirian yang relevan, hingga izin usaha yang memuat kegiatan distribusi alat kesehatan. Kesalahan kecil seperti KBLI yang tidak sesuai dapat membuat pengajuan tertunda.

2. Penanggung Jawab Teknis (PJT) Tidak Memenuhi Kualifikasi

Kesalahan paling sering terjadi adalah PJT tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan atau tidak memiliki dokumen izin praktik yang dipersyaratkan. Karena peran PJT sangat penting dalam menjamin mutu distribusi, auditor sangat ketat dalam memverifikasi kelayakannya.

3. Fasilitas Gudang Tidak Memenuhi Standar

Audit lapangan sering menemukan gudang yang tidak memenuhi standar CDAKB, misalnya:
• Ventilasi dan suhu tidak dikendalikan
• Tata letak tidak rapi
• Tidak ada pemisahan area produk
• Tidak tersedia alat pemantauan suhu
• Kebersihan tidak memenuhi standar
Ketidaksesuaian fasilitas ini sering menjadi penyebab terbesar revisi.

4. SOP dan Dokumen Sistem Mutu Tidak Lengkap

Beberapa perusahaan hanya menyiapkan dokumen seadanya. Auditor membutuhkan SOP lengkap seperti:
• Penerimaan barang
• Penyimpanan
• Pengiriman
• Penanganan keluhan
• Mekanisme recall
• Pengendalian dokumen
• Audit internal
Ketidaksiapan dokumen mutu adalah salah satu faktor penolakan terbanyak.

5. Tidak Melakukan Self-Assessment Sebelum Audit

Banyak perusahaan langsung mengajukan audit tanpa evaluasi internal terlebih dahulu. Tanpa self-assessment, ketidaksesuaian kecil sering terlewat dan baru ditemukan saat audit, sehingga proses jadi lebih lama dan memerlukan CAPA tambahan.

Kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan pengajuan ditolak atau proses sertifikasi tertunda. Agar hal ini tidak terjadi, Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia menawarkan pendampingan penuh, termasuk penyusunan dokumen, konsultasi audit, hingga simulasi pemeriksaan.

Perpanjangan dan Pembaruan Sertifikat CDAKB

Sertifikat CDAKB tidak berlaku selamanya. Umumnya, masa berlaku sertifikat adalah 5 tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Sehingga perusahaan wajib melakukan perpanjangan (renewal) sebelum masa berlaku habis. Perpanjangan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan distribusi alat kesehatan tetap memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Proses perpanjangan biasanya meliputi evaluasi kembali terhadap fasilitas, dokumen mutu, kelengkapan personel, termasuk penanggung jawab teknis (PJT), dan kepatuhan terhadap standar CDAKB terbaru. Jika terdapat perubahan regulasi, perusahaan mungkin perlu melakukan pembaruan dokumen agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama proses perpanjangan, auditor Kemenkes dapat kembali melakukan audit lapangan untuk memastikan bahwa perusahaan masih menjalankan prosedur distribusi sesuai standar. Hal ini mencakup pengecekan SOP terbaru, hasil audit internal, catatan distribusi, mekanisme penanganan keluhan, hingga kesiapan sistem penyimpanan dan pengiriman barang. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan wajib melakukan perbaikan (CAPA) sebelum sertifikat dapat diperpanjang.

Agar proses perpanjangan berjalan lancar, perusahaan dianjurkan melakukan self-assessment secara berkala serta memperbarui SOP dan dokumentasi setiap kali ada perubahan proses distribusi. Bagi perusahaan yang ingin prosesnya lebih cepat, rapi, dan sesuai regulasi terbaru, Permatamas Indonesia yang juga berpengalaman dalam Jasa Izin BPOM siap mendampingi mulai dari evaluasi dokumen, persiapan audit, hingga sertifikat CDAKB diperpanjang secara resmi.

| baca juga : Kategori Produk Alat Kesehatan Kemenkes

Jasa Pengurusan Izin Alat Kesehatan Permatamas Indonesia

Memenuhi seluruh syarat CDAKB apa saja bisa menjadi tantangan besar, terutama bagi perusahaan yang baru memulai usaha di bidang distribusi alat kesehatan. Oleh karena itu, menggunakan layanan profesional seperti Permatamas Indonesia yang juga berpengalaman dalam jasa izin herbal adalah solusi terbaik.

Permatamas Indonesia merupakan perusahaan konsultan perizinan resmi :

📍 Alamat: Plaza THB Lt. 2 Blok F2 No. 61, Kota Bekasi
📞 WhatsApp: +62 857-7763-0555
🌐 Website: www.izinalkes.com

Layanan kami mencakup:
• Pengurusan IDAK (Izin Distribusi Alat Kesehatan).
• Pengurusan CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik).
• Pendaftaran izin edar alat kesehatan lokal dan impor.
• Pengurusan izin laboratorium, klinik, dan rumah sakit.

Dengan dukungan tim berlatar belakang hukum dan kesehatan, kami memastikan seluruh proses perizinan Anda sesuai regulasi Kemenkes dan selesai dalam waktu efisien.

FAQ Syarat CDAKB Kemenkes

1. Apa itu CDAKB?

CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) adalah standar Kementerian Kesehatan yang mengatur tata cara distribusi alat kesehatan agar aman, terkendali, dan terdokumentasi.

2. Mengapa Sertifikat CDAKB Diperlukan?

Sertifikat CDAKB diperlukan untuk memastikan kualitas alat kesehatan tetap terjaga dari gudang hingga pengguna akhir, serta sebagai syarat legalitas distribusi di Indonesia.

3. Siapa yang Wajib Memiliki Sertifikat CDAKB?

Semua pelaku usaha yang mendistribusikan, mengimpor, atau menyalurkan alat kesehatan wajib memiliki sertifikat CDAKB, termasuk distributor, subdistributor, pemegang izin edar, dan penyedia logistik alat kesehatan.

4. Apa Saja Syarat Utama untuk Mengurus CDAKB?

Syarat CDAKB mencakup dokumen legalitas perusahaan, struktur organisasi, penanggung jawab teknis (PJT) yang kompeten, fasilitas gudang yang memenuhi standar, serta dokumen sistem mutu dan SOP lengkap.

5. Apa Saja Dokumen Legalitas yang Dibutuhkan?

Dokumen meliputi akta pendirian, NIB dengan KBLI alat kesehatan, NPWP, SIUP/OSS, serta bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha.

6. Apa Kualifikasi yang Harus Dimiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT)?

PJT harus memiliki latar pendidikan kesehatan dan dokumen izin praktik seperti SIPTTK atau sertifikat lain yang diakui Kemenkes.

7. Bagaimana Standar Gudang untuk CDAKB?

Gudang harus memiliki ventilasi baik, kontrol suhu, kebersihan terjaga, area terpisah untuk produk, sistem pencatatan, dan alat monitoring suhu.

8. Apa Saja Dokumen Sistem Mutu yang Harus Disiapkan?

Dokumen mutu mencakup SOP penerimaan barang, penyimpanan, distribusi, recall, keluhan, pengendalian dokumen, audit internal, dan pelatihan karyawan.

9. Bagaimana Prosedur Pengajuan Sertifikat CDAKB?

Prosedur meliputi pendaftaran di e-CDAKB, pengajuan verifikasi, audit lapangan oleh Kemenkes, evaluasi hasil audit, dan penerbitan sertifikat.

10. Berapa Lama Proses Pengurusan CDAKB?

Rata-rata 1–3 bulan, tergantung kelengkapan dokumen, kesiapan fasilitas, dan hasil audit Kemenkes.

11. Apa Penyebab Umum Pengajuan CDAKB Ditolak atau Direvisi?

Penyebab umum meliputi dokumen legalitas tidak lengkap, PJT tidak memenuhi kualifikasi, fasilitas gudang tidak sesuai standar, SOP tidak lengkap, serta tidak melakukan self-assessment sebelum audit.

12. Berapa Lama Masa Berlaku Sertifikat CDAKB?

Masa berlaku sertifikat umumnya 5 tahun dan harus diperpanjang sebelum kedaluwarsa.

13. Apa yang Dicek Saat Perpanjangan CDAKB?

Kemenkes mengecek kembali fasilitas distribusi, kelengkapan dokumen mutu, kompetensi PJT, catatan distribusi, audit internal, dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

14. Apakah Perusahaan Baru Bisa Mengajukan CDAKB?

Ya, selama dokumen legalitas lengkap, fasilitas memenuhi standar, dan PJT tersedia, perusahaan baru dapat mengajukan sertifikat CDAKB.

15. Apakah Pengajuan CDAKB Bisa Dibantu Konsultan?

Ya. Permatamas Indonesia sebagai konsultan resmi dapat membantu penyusunan dokumen, persiapan audit, hingga pendampingan proses hingga sertifikat terbit.

16. Apakah CDAKB Wajib untuk Mendapatkan Izin Edar Alkes?

Benar. Sertifikat CDAKB adalah salah satu syarat wajib untuk memperoleh izin edar alat kesehatan.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417